Dilansir dari Rmol.id Perekonomian global saat ini tengah dihadapkan pada tiga ancaman utama yang bersumber dari gejolak energi, beban utang, serta perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Peringatan tersebut disampaikan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva.

Pemimpin IMF tersebut mendesak berbagai negara, baik yang berstatus kaya maupun miskin, untuk segera mengambil langkah nyata dalam menekan tingkat utang serta memperkecil kesenjangan ekonomi yang ada. Georgieva menekankan bahwa para pembuat kebijakan di seluruh dunia sudah tidak bisa lagi menunda berbagai tindakan penting yang diperlukan.

Dalam pidatonya di Singapura menjelang pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Bangkok pekan depan, Georgieva mengingatkan bahwa para pengambil kebijakan akan dihadapkan pada berbagai pilihan politik yang sulit.

“Pesan saya kepada para pembuat kebijakan ekonomi dunia minggu depan adalah: kita tidak bisa terus menunda tindakan kebijakan yang diperlukan,” katanya, dikutip dari ABC News, Kamis 8 Oktober 2026.

Pertemuan di Bangkok tersebut rencananya akan dihadiri oleh para menteri keuangan serta gubernur bank sentral dari 191 negara anggota guna mengevaluasi kondisi ekonomi global sekaligus merumuskan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina yang memberikan pukulan berat bagi perekonomian, masalah lonjakan utang kini kian mengkhawatirkan. Beban utang yang tinggi dirasakan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis, serta menjadi dilema bagi negara-negara berpenghasilan rendah yang harus membagi anggaran antara membiayai layanan publik atau melunasi pinjaman.

Di sisi lain, perkembangan pesat teknologi AI yang sempat mendongkrak harga saham ke level tertinggi turut menyimpan risiko tersendiri. Georgieva menilai bahwa kehadiran AI tidak bisa dihindari, namun potensi ketidaksesuaian pendapatan, besarnya utang perusahaan teknologi raksasa, serta tingginya kepemilikan saham Amerika Serikat oleh investor global dapat memicu guncangan ekonomi yang berdampak luas jika ekspektasi pasar tidak tercapai.

Dilansir dari TopBusiness — Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Dr. Vid Adrison menilai kondisi fiskal Indonesia tahun 2026 ini masih menghadapi persoalan struktural serius, terutama dari sisi penerimaan pajak dan kualitas belanja negara. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, berbagai janji fiskal yang terlalu ambisius berisiko jauh dari realisasi.

“Agak berat tahun ini dan kemungkinan besar revenue akan shortfall,” kata Vid dalam acara Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI Tahun 2026 yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Vid menjelaskan, selama 10 hingga 14 tahun terakhir rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax to GDP ratio) Indonesia stagnan di kisaran 10 persen. Angka tersebut bahkan berpotensi turun dan jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara yang secara tingkat pembangunan ekonomi sebanding dengan Indonesia.

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Vid, adalah sisi belanja negara. Rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak terus meningkat, sehingga beban fiskal ke depan akan semakin berat. “Kalau bunga utang makin besar, ruang fiskal makin sempit,” ujarnya.

Menurut Vid, ada setidaknya “empat plus satu” persoalan utama yang membuat kondisi fiskal Indonesia sulit berubah. Pertama, masih besarnya jumlah penduduk usia kerja yang berada di luar sistem perpajakan. Ia menyoroti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum menjadi kebutuhan dasar dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Di Indonesia, punya NPWP atau tidak, urus SIM atau paspor tidak ada bedanya. NPWP itu datang dengan kewajiban, bukan benefit. Jadi orang bertanya, untuk apa?” kata Vid. Akibatnya, hingga kini hanya sekitar 50 persen penduduk usia kerja yang memiliki NPWP.

Kedua, tingginya ambang batas presumptive taxation atau pajak final UMKM. Dengan tarif pajak final 0,5 persen dan batas omzet hingga Rp4,8 miliar, Vid menilai kebijakan ini menciptakan distorsi insentif. Banyak pelaku usaha justru memilih bertahan di bawah ambang batas agar tarif efektif pajaknya lebih rendah.

“Threshold kita termasuk lima tertinggi di dunia. Ini bukan soal anti-UMKM, tapi soal desain kebijakan yang kurang tepat,” ujarnya.

Ketiga, struktur tarif cukai tembakau yang dinilai terlalu kompleks dan tidak logis. Indonesia, kata Vid, menjadi salah satu negara dengan kontribusi cukai hasil tembakau sangat besar, mencapai sekitar 10 persen dari total penerimaan negara. Namun, struktur tarifnya dibedakan berdasarkan banyak kategori, mulai dari teknik produksi hingga volume produksi, yang kerap menghasilkan perbedaan tarif untuk produsen dengan skala yang sama.

Keempat, kualitas belanja negara yang terus menurun. Vid menyoroti porsi belanja produktif, khususnya belanja modal, yang cenderung menurun dan bahkan lebih rendah dibandingkan pembayaran bunga utang. Kondisi ini membuat daya dorong APBN terhadap pertumbuhan ekonomi semakin lemah.

“Belanja yang bisa mendorong pertumbuhan itu belanja modal. Tapi justru porsinya turun. Kalau begitu, jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi,” tegasnya.

Dilansir dari Pasardana.id –  Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 September 2026 menilai Sektor Jasa Keuangan (SJK) stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan pers RDK OJK, di Jakarta, Senin (05/10).

“Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan investasi dan perdagangan terkait dengan pengembangan AI,” ujar Friderica.

Selanjutnya dijelaskan, pertumbuhan ekonomi global di 2026 diperkirakan lebih rendah dari 2025 meski lebih baik dari proyeksi pertumbuhan sebelumnya, didukung oleh peningkatan investasi dan perdagangan terkait dengan pengembangan AI.

Namun demikian, keberlanjutan momentum pertumbuhan masih menghadapi tantangan dari kenaikan inflasi global akibat eskalasi konflik geopolitik yang kembali menaikkan harga minyak, serta very strong El Nino yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan komoditas pertanian.

Kenaikan inflasi telah memicu kebijakan suku bunga global higher for longer, ditandai dengan kenaikan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, dengan pasar masih mengekspektasikan kenaikan suku bunga di akhir 2026 dan terus berlanjut di 2027.

Imbal hasil obligasi pemerintah juga menyentuh level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, dengan imbal hasil obligasi pemerintah di AS dan Eropa kembali ke level sebelum 2008 dan di Jepang ke level sebelum 1997.

Kenaikan ini turut dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan pembiayaan pemerintah dan peningkatan penerbitan obligasi jangka panjang oleh hyperscaller untuk investasi terkait AI.

Di domestik, indikator terkini menunjukkan perekonomian relatif stabil dengan inflasi masih terjaga sesuai target Pemerintah, di tengah kenaikan inflasi secara global.

Terjaganya inflasi mendorong permintaan domestik dan tingkat konsumsi masyarakat tetap kuat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, OECD meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 0,5 persen, mencerminkan kepercayaan global terhadap daya tahan perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

“Perkembangan positif tersebut didukung oleh sektor keuangan yang terus kontributif terhadap pertumbuhan serta stabilitas sektor keuangan yang tetap terjaga dengan fundamental industri jasa keuangan yang solid,” tandas Friderica Widyasari Dewi.