Dilansir dari babelinsight, Total utang pemerintah Indonesia tercatat menyentuh angka Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026, mengalami kenaikan hampir 3 persen dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun. Dilansir dari Ekonomi, peningkatan nominal utang ini membawa rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada level 40,75 persen.

Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan rasio tersebut dihitung berdasarkan akumulasi PDB harga berlaku kuartal I/2026 senilai Rp6.187,2 triliun ditambah tiga kuartal sebelumnya yang mencapai Rp24.341,4 triliun. Mayoritas komposisi instrumen berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun.

Pihak otoritas fiskal menjelaskan bahwa porsi pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau setara 13 persen dari total kewajiban pemerintah. Struktur utang ini tetap didominasi oleh instrumen surat utang yang porsinya mencapai lebih dari 87 persen.

“Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%,” dikutip dari situs resmi DJPPR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk memperkuat penerimaan negara guna menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN. Hingga kuartal I/2026, defisit APBN dilaporkan sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB dengan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun.

“Mereka bilang antara 15% sampai 20% [terhadap penerimaan] ya. Kami akan turun ke bawah di sekitar sana. Sekarang agak di atas level, atas sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks mereka yang kita ada di limit. Kami akan dorong terus ke bawah dan kami sudah tahu caranya,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menekankan pentingnya peningkatan rasio perpajakan setelah lembaga pemeringkat S&P menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Pemerintah menargetkan rasio pajak naik menjadi 10,5 persen pada tahun ini guna menjaga kepercayaan investor internasional.

“Investor masih berminat ke kami dan kepercayaan mereka ke kami masih tinggi,” tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.Pemerintah juga berencana melakukan diversifikasi pasar melalui penerbitan Panda Bond atau surat utang dalam mata uang yuan di pasar China. Langkah strategis ini ditargetkan mulai terlaksana pada semester II/2026 sebagai upaya perluasan basis investor di luar Amerika Serikat.